Monthly Archives: July 2020

  • -

Tingkat Okupansi Hotel Berbintang di Yogyakarta Tembus 50 Persen

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Daerah Istimewa Yogyakarta mencatat sejak akhir pekan lalu, tren okupansi perhotelan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta mulai naik. Hanya saja, tren okupansi hotel tersebut belum merata.

Ketua PHRI DI Yogyakarta, Deddy Pranowo mengatakan kenaikan tingkat hunian itu hanya dialami hotel berbintang yang jumlahnya tak sampai separuh dari 400-an hotel dan restoran yang terhimpun dalam PHRI DI Yogyakarta. “Akhir pekan lalu, Jumat sampai Minggu tanggal 10-12 Juli 2020, untuk hotel berbintang yang beroperasi, tren okupansinya dari 30 sampai 50 persen,” ujar Deddy Pranowo, Rabu 15 Juli 2020.

Deddy menjelaskan, hotel berbintang yang sudah beroperasi sejak Juli 20202 sekitar 75 unit. Selain hotel berbintang, ada pula restoran yang sebanyak 45 unit. Jika ditotal, ada 120 unit yang beroperasi. Namun tren naiknya okupansi di atas 30 persen itu hanya terjadi pada akhir pekan. Di hari biasa, tingkat okupansi kembali anjlok di angka 20 sampai 25 persen.

Untuk hotel non-bintang, Deddy melanjutkan, tingkat okupansi belum beranjak di atas sepuluh persen. Wisatawan yang datang kebanyakan masih memilih hotel berbintang. Okupansi hotel berbintang di masa new normal ini, Deddy melanjutkan, juga bukanlah okupansi sebenarnya seperti sebelum pandemi Covid-19, di mana saat itu hotel-hotel masih bebas menjual seluruh kamar yang tersedia.

Hotel berbintang di kawasan dalam kota Yogyakarta, seperti Jambuluwuk Malioboro terus beroperasi di masa pandemi. TEMPO | Pribadi Wicaksono

Rata-rata hotel bintang yang menerima tamu di masa transisi new normal hanya menjual 40 persen dari total kamar. Musababnya, jumlah karyawan di setiap hotel juga belum bekerja seluruhnya. Pembatasan kamar juga bertujuan mencegah kerumunan tamu yang berpotensi memicu penularan virus corona.

“Jadi misalkan ada hotel bintang yang sebenarnya punya 300 kamar, yang dijual ke wisatawan hanya sekitar 60 sampai 100 kamar saja. Yang lainnya dibiarkan kosong,” ujar Deddy Pranowo. Ditambah lagi kamar yang usai dipakai atau disewa dilarang langsung ditawarkan ke pengunjung berikutnya. Kamar tersebut harus ‘diistirahatkan’ untuk sterilisasi.

Deddy melanjutkan, naiknya okupansi hotel berbintang sejak akhir pekan lalu didominasi wisatawan dari sekitar DI Yogyakarta dan Jawa Tengah, seperti Solo, Purwokerto, Semarang, Magelang. Hanya segelintir wisatawan yang berasal dari luar pulau Jawa.

Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi menuturkan pelaku pariwisata di masa transisi akan terus dipantau, dibina, dan dikawal dalam masa adaptasi penerapan disiplin protokol pencegahan Covid-19. Dari analisa pemerintah, jika pelaku usaha wisata gagal menerapkan protokol kesehatan, maka sebanyak 70 persen calon wisatawan yang ingin ke Yogyakarta seusai pandemi akan membatalkan kunjungan.

“Yang paling penting saat ini adalah meyakinkan wisatawan agar merasa aman dan nyaman ke Yogyakarta,” kata Heror Poerwadi. “Pemerintah tidak bisa melakukannya sendiri, semua harus turut bergerak.”

 

Sumber : https://travel.tempo.co/


  • -

Wishnutama Apresiasi Terbitnya Buku Protokol Kesehatan Pelayanan Makanan Minuman

Protokol kesehatan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sudah mulai diterapkan. Bahkan, Asosiasi Pengusaha Jasaboga Indonesia (APJI) turut meluncurkan buku panduan protokol kesehatan bagi industri pelayanan makanan dan minuman di masa adaptasi kebiasaan baru.

Peluncuran buku ini mendapat apresiasi dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio. Buku panduan protokol kesehatan ini berisikan panduan umum dan panduan khusus yang mencakup lima cluster bidang pelayanan makanan dan minuman.

Yakni di rumah makan, cafe, dan restoran, layanan makanan dan minuman pernikahan di gedung dan rumah ibadah, layanan makanan dan minuman di pesawat terbang (inflight catering), layanan makanan dan minuman untuk tempat pertemuan (ruang meeting), serta layanan makanan dan minuman untuk pelayanan karyawan pabrik yang umumnya memiliki karyawan berjumlah banyak.

“Saya mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada APJI yang berinisiatif meluncurkan buku panduan ini, melengkapi panduan yang telah ada sehingga dapat benar-benar menjadi pedoman bagi pengusaha makanan dan minuman,” kata Wishnutama Kusubandio dalam acara peluncuran yang berlangsung di Hotel Borobudur, Senin (13/7/2020).

Turut hadir dalam acara tersebut Ketua Umum APJI Rahayu Setiowati, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, Ketua Umum PHRI Hariyadi Sukamdani, serta Editha Duarte dari Politeknik Jakarta Internasional.

Wishnutama mengatakan, kuliner merupakan salah satu subsektor unggulan dari ekonomi kreatif yang berkontribusi terbesar terhadap PDB ekonomi kreatif Indonesia yaitu sebesar 41 persen atau sekitar Rp410 triliun pada 2017.

Kehadiran protokol layanan makanan dan kesehatan yang diluncurkan oleh APJI diharapkan bisa mendorong industri makanan dan minuman agar dapat beroperasi kembali dan tetap produktif, namun tetap aman dari Covid-19.

Kehadiran buku panduan ini ditekankan Wishnutama Kusubandio tidak menjadi seremonial belaka, namun diikuti dengan pelaksanaan protokol yang penuh rasa tanggung jawab, disiplin, dan peduli antarsesama.

Kemenparekraf sebelumnya juga telah meluncurkan buku panduan untuk hotel dan restoran yang merupakan turunan dari Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Buku panduan dari APJI diharapkan dapat melengkapi panduan yang telah ada karena berisikan informasi lebih detail. Dibuat oleh para pelaku industri sehingga langsung menyentuh titik kritis dalam perlindungan pelayanan di sektor makanan dan minuman.

“Kita paham situasi akibat Covid-19 sangat dinamis sehingga harus benar-benar diantisipasi para pelaku industri. Apa pun usahanya, khususnya di jasa boga dan kuliner harus dapat menjalankan protokol dengan sebaik-baiknya,” kata Wishnutama.

Untuk dapat dijalankan, Menparekraf juga mengingatkan agar dilakukan simulasi, sosialisasi, dan publikasi serta uji coba protokol kesehatan dalam adaptasi normal baru dengan sebaik-baiknya.

“Dalam pelaksanaannya betul-betul dipahami, terkadang banyak orang yang tidak paham meski sudah mengetahui isi protokol. Karenanya handbook harus-betul dijalankan dengan baik agar dapat bermanfaat untuk masyarakat dan dunia usaha,” kata Wishnutama.

Ketua Umum PHRI Hariyadi Sukamdani di kesempatan yang sama mengatakan, panduan untuk layanan makanan dan minuman yang diterbitkan APJI dapat memperkuat panduan protokol kesehatan di bidang layanan makanan dan minuman yang telah ada sebelumnya. Diharapkan dapat mendorong kepercayaan dari masyarakat yang berujung pada terciptanya demand dari masyarakat untuk sektor layanan makanan dan minuman yang dalam 4 bulan terakhir menurun drastis akibat Covid-19.

“Kami yakin industri siap untuk menerapkan protokol pencegahan Covid-19, namun kalau demand itu tidak ada maka tetap akan terjadi masalah,” kata Hariyadi Sukamdani.

Ketua Umum APJI Rahayu Setiowati mengatakan buku panduan disusun oleh tim penyusun APJI dengan merujuk ke berbagai peraturan yang sudah ada. Baik dari Gugus Tugas Penanganan Covid-19, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemprov DKI, dan PHRI serta koordinasi dengan pihak-pihak kompeten lainnya melalui kegiatan daring yang dilakukan sejak satu bulan terakhir.

Buku panduan memiliki dua tujuan utama, yakni diharapkan dapat menekan penyebaran Covid-19 dan kedua dalam upaya mempercepat pemulihan perekonomian bangsa sehingga kegiatan masyarakat dan industri dapat kembali berjalan normal namun tetap aman Covid-19.

“Tujuan ini hanya akan tercapai jika ada kerja sama dari pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat bersama-sama menjalankan protokol dan melakukan pengawasan dalam praktiknya di lapangan,” kata Rahayu.

Sumber : https://www.inews.id/


  • -

Wishnutama Dukung Masyarakat Danau Toba Geliatkan Ekraf

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wishnutama Kusubandio, mendorong meningkatkan potensi wisata di kawasan Danau Toba, Sumatra Utara, dengan pengembangan ekonomi kreatif yang ada dengan membangun creative hub.

Creative Hub menjadi wadah bagi pelaku kreatif lokal di Destinasi Pariwisata Super Prioritas untuk memaksimalkan potensi masyarakat, melalui kegiatan seperti workshopshowcaseevent kreatif mingguan, dan sebagainya,” kata Wishnutama, akhir pekan ini.

Wishnutama mengatakan creative hub ini nantinya diharapkan akan dapat meningkatkan kualitas serta kesejahteraan dari para pelaku industri kreatif yang ada di sekitar Danau Toba seperti para pengrajin suvenir, seniman, pengusaha kuliner, dan fotografer. Selain itu, creative hub ini juga diharapkan dapat meningkatkan minat wisatawan untuk datang ke Danau Toba.

“Pariwisata harus bisa menyejahterakan masyarakat setempat, tidak boleh hanya menjadi penonton,” kata dia.

Selain itu, Wishnutama juga mengapresiasi penetapan Kaldera Toba sebagai UNESCO Global Geopark pada Sidang ke-209 Dewan Eksekutif UNESCO. Penetapan ini, lanjut Wishnutama, membuktikan Danau Toba dapat menjadi destinasi wisata kelas dunia.

“Danau Toba juga telah ditetapkan menjadi salah satu dari lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas. Presiden sudah berkali-kali ke Danau Toba untuk memastikan pembangunan di sana dapat berjalan dengan lancar, sehingga menunjang kegiatan pariwisata,” kata Wishnutama.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan meminta masyarakat dan pemerintah Provinsi Sumatra Utara dan pemerintah daerah di sekitar Danau Toba menjaga fasilitas-fasilitas penunjang pariwisata di sekitar Danau Toba. Ia juga meminta agar warga setempat dan pemerintah setempat untuk menjaga kebersihan di sekitar Danau Toba.

“Kalau wisatawan lihat daerah itu bersih kalau terpelihara orang akan datang. Kalau tidak dijaga orang tidak akan datang,” ucap Luhut.

Sumber : https://republika.co.id/


  • -

Usai Cek Kedisiplinan Hotel-Resto, Ini yang Ditemukan Wishnutama

Jakarta – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) telah membuat protokol kesehatan khusus pariwisata yang telah disahkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Namun untuk pelaksanaannya butuh kedisiplinan dari pelaku pariwisata.

Menparekraf Wishnutama mengecek kesiapan hotel-hotel dan restoran dalam menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Dari hasil pengecekan tersebut, ia menegaskan protokol kesehatan saja tidak cukup, karena perlu didukung kedisiplinan baik dari para stakeholder pariwisata, pelaku, dan wisatawan itu sendiri, agar tidak menimbulkan gelombang kedua Covid-19.

“Tadi saya melihat langsung protokol kesehatan di Hotel JS Luwansa, dari kesiapan kamar, restoran, buffet, dan lain sebagainya. Saat melihat persiapan yang dilakukan dengan baik timbul rasa semangat dan optimisme untuk kebangkitan dari sektor pariwisata khususnya di hotel dan restoran,” ujarnya.

Namun, ia meminta para pengelola hotel dan restoran untuk terus meningkatkan dan menjaga kedisiplinan, agar sektor pariwisata bisa produktif dan aman.

Wishnutama menjelaskan, penerapan protokol kesehatan tidak hanya untuk restoran yang berada di dalam hotel saja. Restoran yang berada di luar hotel juga perlu menunjukan keseriusan dan kedisplinannya dalam menerapkan protokol kesehatan.

“Dalam pelaksanaanya nanti berdampak positif untuk membangun kembali kepercayaan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara. Dan penerapan protokol kesehatan secara disiplin diharapkan bisa segera memulihkan sektor pariwisata yang paling terpuruk dari berbagai sektor yang ada di tanah air,” katanya.

Ia berharap dukungan semua pihak mulai dari pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat. Ke depan Wishnutama berharap penerapan protokol kesehatan di subsektor MICE yang telah disiapkan juga segera dilaksanakan.

Pada kesempatan yang sama, Ketua PHRI Haryadi Sukamdani menyatakan kesiapan industri perhotelan dan restoran untuk menerapkan protokol kesehatan. Mulai dari tata cara penyajian makanan dalam pola buffet, aktivitas di kolam renang, dan penggunaan fasilitas kebugaran.

Menparekraf Wishnutama mengingatkan restoran bahwa protokol kesehatan berlaku untuk karyawan dan tamu restoran. Dok. Kemenparekraf
Menurut Haryadi, situasi yang paling terpenting adalah mengembalikan demand. Untuk itu peran pemerintah dianggap penting untuk melakukan kegiatan-kegiatan di dalam hotel kembali seperti meeting dan perjalanan.“Demand-nya ini yang men-trigger harus pemerintah, karena kalau pemerintah tidak memulai kegiatannya terutama pada kegiatan meeting dan perjalanan, masyarakat tidak akan memulainya,” ujarnya.

Sumber : https://travel.tempo.co/


  • -

Wishnutama Yakin Pariwisata Segera Pulih Asalkan…

Jakarta – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio mengajak kepada seluruh pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif optimistis agar dapat segera bangkit dari tekanan pandemi Covid-19. Dengan menjalankan protokol kesehatan dengan baik, ia yakin bahwa sektor ini dapat pulih dengan segera.

“Kita tahu semua, kita betul-betul serius dalam menjalankan protokol kesehatan ini. Sehingga dalam pelaksanaan nanti bisa memulihkan sektor pariwisata yang paling terpuruk dari berbagai macam sektor yang ada karena dampak Covid-19,” ucap Wishnutama saat webinar, Rabu 8 Juli 2020.

Agar segera pulih, Wishnutama meminta kepada pelaku usaha dapat menjalankan protokol kesehatan dengan disiplin. Dengan rasa disiplin, maka ia berharap dapat segera bangkit.

Apabila menjalankan protokol kesehatan dengan baik, kata Wishnutama, kepercayaan wisatawan lokal dan mancanegara bakal pulih dan mau kembali datang. “Jadi perlu dilakukan bagaimana kita melaksanakan dengan sangat serius.”

Dia pun juga meminta dukungan kepada pemerintah daerah, pelaku usaha serta masyarakat untuk taat dalam menjalankan protokol kesehatan. Karena menurut dia, dukungan itu juga yang tak kalah penting dalam memulihkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Lebih jauh Wishutama juga menyatakan tak ingin sektor pariwisata menjadi kluster baru penyebaran virus Corona.  “Karena ini penting, dan kita tak ingin terjadi hal-hal yang tak dinginkan tak ingin menjadi peningkatan covid terjadi. Oleh karena itu sekali lagi saya ingatkan untuk pelaku usaha di sektor pariwisata dapat menjalankan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya, dengan serius, dengan detail, sehingga kita bisa segera bangkit,” tuturnya.

Deputi Bidang Kebijakan Strategis Kemenparekraf, Kurleni Ukar mengatakan penerapan protokol kesehatan oleh pelaku pariwisata bagi pekerja dan wisatawan di destinasi wisata memegang peranan penting dalam upaya mengembalikan kepercayaan publik untuk berkunjung.

“Kita harus menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia bisa bersih, sehat, dan aman. Jika kita mengharapkan wisatawan kembali berkunjung ke Indonesia sesuai dengan tren wisatawan saat ini yang memilih tempat yang bersih dan aman dari Covid-19,” kata Kurleni.

Sumber : https://bisnis.tempo.co/


  • -

Pariwisata Banyuwangi Masa Normal Baru, Apa yang Beda?

Jakarta – Banyuwangi sedang membenahi praktik penerapan protokol kesehatan atau tata cara pencegahan virus corona (Covid-19). Untuk mendukung program tersebut, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas membuat sertifikasi normal baru untuk destinasi wisata.

“Maka yang kami buka tidak seluruhnya, amat sangat terbatas,” katanya dalam seminar daring bertema Sosialisasi Kebijakan dan Simulasi Protokol Kesehatan, Rabu, 8 Juli 2020.

 Abdullah Azwar Anas menjelaskan, destinasi wisata yang boleh buka tidak penuh satu pekan. Tempat wisata boleh buka hanya lima hari. “Memang orang sudah tahu protokol kesehatan harus jaga jarak, pakai, masker, dan lain-lain. Tetapi kalau ini tidak supervisi (pengawasan) akan berat untuk bisa berjalan,” ujarnya.

Menurut Anas, ia telah menyampaikan kepada kelompok sadar wisata (pokdarwis) tentang penawaran destinasi. “Kalau dulu yang dijual harga yang baik dan kompetitif. Ke depan, jual yang nomor satu adalah kesehatan, itu menunggu praktik dari mereka semua,” ucapnya.

Selama dua pekan, pemerintah kabupaten telah menghimpun data sekitar 300 restoran yang buka. Anas mengatakan ada pengawasan untuk memantau restoran menerapkan protokol kesehatan. “Restoran yang sudah dibuka, kalau tidak memenuhi protokol akan kami tutup,” katanya.

Pemesanan berwisata pun menggunakan sistem daring. Anas menambahkan, pemandu wisata juga harus mendapat sertifikasi. Jika belum mengikuti lokakarya untuk sertifikasi, maka destinasi wisata tersebut tidak boleh dibuka. “Target kami ke depan preferensi wisatawan yang sudah berubah dipenuhi oleh tour guide (pemandu wisata),” tuturnya.

Selama masa normal baru, wisata Banyuwangi mengembangkan staycation. “Satu destinasi, tidak perlu keluar ke banyak tempat,” katanya.

 

Sumber : https://travel.tempo.co/


  • -

Suku Baduy Ajukan Surat ke Presiden Minta Dicoret dari Daftar Destinasi Wisata, Ini Permasalahannya!

Masyarakat adat suku Baduy berkirim surat ke Presiden Jokowi untuk mengajukan penghapusan wilayahnya dari daftar destinasi wisata Indonesia. Surat tersebut diajukan pada Senin kemaren tanggal 6 Juli 2020.

Mereka merasa wisataan dan modernisasi mengancam kelangsungan masyarakat adat , selai itu permasalahan sampah juga menjadi persoalan disana.

Perkembangan modernisasi yang semakin pesat dan beragam menjadi sebuah tantangan yang makin lama terasa semakin berat bagi para tokoh adat. Para tokoh adat makin sulit memberikan pemahaman konsistensi menjalani proses kehidupan sosial-kultural kepada generasi saat ini.

Tetua adat khawatir akan runtuhnya tatanan nilai adat pada generasi berikutnya.

“Meningkatnya kunjungan wisatawan ke wilayah Baduy menimbulkan dampak negatif, berupa pelanggaran-pelanggaran terhadap tatanan adat yang dilakukan oleh wisatawan dan jaringannya,” dalam surat itu yang ditandatangani dengan cap jempol oleh Jaro Saidi, Jaro Aja, dan Jaro Madali.

Selain itu banyak tersebar foto-foto wilayah adat Baduy, khususnya Baduy Dalam di Kampung Cikeusik, Cikertawarna, dan Cibeo. Bahkan direkam dan dipublikasikan oleh sebuah lembaga milik asing.

Padahal tatanan adat masyarakat Baduy yang masih berlaku tidak mengizinkan siapapun untuk mengambil gambar. Apalagi mempublikasikan wilayah adat Baduy, khususnya wilayah Baduy Dalam.

Selain itu, akibat derasnya arus wisatawan ke wilayah Cagar Budaya Baduy, banyak sekali sampah plastik yang tertinggal sehingga mencemari lingkungan sekitar.

Persoalan sampah

Masalah sampah pun jadi alasan. Kini Kampung Baduy Dalam sudah kotor. Lingkungan tersebut setiap hari dipakai untuk beraktivitas seperti mandi, mencuci, dan mengambil air minum.

Sampah plastik itu juga banyak ditemukan berserakan di jalur, terlebih di wilayah Baduy Luar. Selain itu, kedatangan wisatawan berimbas pada munculnya pedagang untuk berjualan, padahal berdasarkan kesepakatan adat Baduy sebetulnya mereka dilarang berjualan.

“Baduy sudah tak sepenuhnya damai dan tentram. Apa yang ditampilkan melalui pencitraan dan promosi sudah sangat berbeda dengan kenyataan di lapangan,” tertulis dalam penegasan.

Heru Nugroho, salah satu pihak yang mendapat amanat menyampaikan surat tersebut kepada Presiden Jokowi menyebutkan kegelisahan yang dialami masyarakat adat Baduy.

Pria yang sudah 15 tahun kerap berkunjung dan dikenal baik oleh masyarakat adat Baduy itu menuturkan bahwa kecemasan akan pengaruh modernisasi menjadi salah satu alasan tetua adat menghentikan wisatawan untuk masuk ke Baduy.

“Saya sering tanya, seberapa kuat mereka menahan arus modernisasi dan tetap patuh pada tatanan nilai adat? Kurang lebih sampai 5 tahun yang lalu, pertanyaan itu masih dijawab dengan rasa percaya diri, bahwa mereka masih bisa tahan. Meski saya melihat ada nada khawatir, tapi itu pendapat saya,” kata Heru sambil menceritakan bagaimana ia sampai mendapatkan mandat khusus itu dari masyarakat adat Baduy.

Dalam suasana saling percaya dan saling menghargai prinsip dan pilihan hidup untuk berdampingan dengan alam itu, Heru mengaku salut dengan ketatnya etika hidup masyarakat adat Baduy.

“Kami sama-sama saling menghargai pilihan keyakinan masing-masing. Contoh aja, kalo saya suruh mengikuti cara hidup yang patuh dengan tatanan adat di sana, wah saya terus terang nggak akan sanggup. Tapi saya menghargai pilihan mereka untuk tetap patuh terhadap tatanan nilai adat yang mereka yakini,” ucap Heru, Senin (6/7/2020) kemarin.

Pria yang kerap berdiskusi dengan tetua adat Baduy Dalam maupun Baduy Luar itu menuturkan bahwa tema soal ketahanan suku Baduy terhadap nilai-nilai adat dan tidak bersedia menyentuh atmosphere modernisasi merupakan tema yang paling sering menjadi bahan diskusi.

“Saya waktu itu ngobrol dengan Jaro Tangtu Cikeusik (Jaro Alim) dan ada Puun Cikeusik juga. Saya ditemani Jaro Saidi,” jelasnya.

Puncaknya, pada tanggal 16 April lalu, ketika gencar isu Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akibat wabah Covid-19 masyarakat Baduy menikmati betul suasana itu di mana orang luar tidak bisa masuk ke Baduy.

“Pada tanggal 16 April itulah, Jaro Alim memberi amanah kepada saya, barangkali saya bisa membantu mencarikan solusi terhadap persoalan-persoalan yang ada. Saat itu kami sepakat, sebaiknya Baduy dihapus dari peta wisata nasional. Jadi, mandat itu saya dapat secara lisan, disaksikan Puun Cikeusik dan Jaro Saidi. Kultur mereka kan emang lisan,” ujarnya.

Berlanjut pada pembicaraan agar Heru Nugroho diminta berkolaborasi dengan Jaro Saidi untuk mencari solusi untuk berbuat sesuatu bagi masyarakat Baduy.

“Setelah tanggal 16 April itu, saya ke sana sekali lagi dan kita diskusi yang akhirnya sepakat membuat surat untuk Presiden,” katanya.

Sumber : https://www.covesia.com/


  • -

Pengenalan Disinfektan dan Hand Sanitizer dalam Protokol CHSE

Setelah lahirnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07-MENKES-328-2020 tanggal 20 Mei 2020 tentang pentingnya menggunakan Disinfektan dan Hand Sanitizer untuk mengurangi resiko virus Covid 19, bagaimana penerapan ideal pada fasilitas Pariwisata ( Tempat Wisata, Hotel, Restaurant, Catering services, Bandara) dalam rangka meningkatkan keyakinan dan kepercayaan Pelanggan.

Distributor Resmi RajaMICE HealthCare+ didukung oleh Produsen PT. Kelie Chemical World dan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) akan mengadakan webinar dengan topik Pengenalan Disinfektan dan Hand Sanitizer dalam Protokol CHSE Khususnya Dalam Bidang Pariwisata Menggunakan Bahan Ramah Lingkungan, yang akan diadakan pada:

Hari/Tanggal: Rabu, 8 Juli 2020
Waktu: 16:00 – 17:00 WIB
Platform: Online (via Zoom)
Pembicara:
– Bpk. Adiwan Djohanli (President Commissioner PT. Kelie Chemical World) – Keynote Speaker
– Bpk. Didien Junaedy (Ketua Umum DPP Gabungan Industri Pariwisata Indonesia/GIPI)
– Bpk. Panca R. Sarungu (Ketua Umum Masyarakat Sadar Wisata/MASATA)

Pembicara Kunci adalah ahli produk chemical Pengalaman 42 Tahun, pernah bekerja sebagai President Director – PT. Akzo Nobel CR Indonesia; Ketua Asosiasi Produsen Cat Indonesia; bekerja di Unilever NZ, ICI NZ, Mobil Oil NZ; bekerja di WA Paint & Varnish, Perth-Western Australia, Malaysia, Bangkok. Pembicara Pariwisata adalah Para Ketua Assosiasi Pariwsata yang mendukung proses recovery menuju normalisasi Pariwisata Indonesia

Kegiatan ini GRATIS dan terbatas untuk 50 pendaftar pertama dan Rp.50.000 untuk 1 orang/Rp.100.000 ( 3 orang ), Untuk Engineering Manager, Purchasing Manager, HSE Manager.

Registrasi dapat dillakukan melalui link https://bit.ly/webinarcc41

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Ardo +62 877-8438-0073

#CHSEPariwisataIndonesia
#GIPILawanCovid19
#ChemCleaner


  • -

Wisata Bali Resmi Dibuka Lagi 9 Juli, Yuk Liburan!

Pembukaan wisata kembali atau new normal Bali dilakukan bertahap, mulai 9 Juli 2020 berlaku untuk wisatawan lokal di Bali. Sedangkan turis asing akan dibuka pada awal September 2020.

“New normal di Bali akan dimulai tanggal 9 Juli untuk masyarakat lokal saja dulu. Untuk wisatawan domestik akan dibuka tanggal 31 Juli, dan untuk wisata mancanegara akan dibuka tanggal 11 September,” kata Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati kepada CNBC Indonesia, Senin (6/7).

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali I Putu Aswata menyebut banyak wisatawan yang sudah berniat kembali berwisata ke Bali. Berdasar survey yang dibuatnya, ada 53% turis yang berminat liburan ke Bali pada bulan Oktober-Desember.

“82% turis ke bali sangat perhatikan CHS (Cleanliness, Health and Safety). Ada juga yang ingin datang pada bulan Juli tapi kurang dari 30%,” kata I Putu Aswata dalam diskusi virtual Markplus, Senin (6/7).

Memang perlu waktu untuk mengembalikan kepercayaan diri wisatawan yang sudah cukup pudar akibat pandemi Covid-19. Pemerintah perlu mengambil langkah demi menarik kepercayaan publik tersebut. I Putu Aswata menyebut sedang melakukan sertifikasi terhadap para pelaku usaha di Bali.

“Tujuan sertifikasi ini demi memberi pengakuan bahwa usaha mempunyai standar, kemudian memastikan aspek keamanan dan kesehatan yang komprehensif bagi konsumen serta meningkatkan daya saing usaha dari aspek pelayanan dan pengelolaan,” sebutnya.

Memang bukan hal yang mudah, mengingat tidak setiap tempat memiliki pengelolaan dengan kapasitas yang sama baiknya. Hotel terutama yang dari internasional memiliki standar cukup baik, namun tempat lain belum tentu bisa dikatakan demikian.

“Kalau hotel sangat siap sekali, wisata Tirta (pemandian) yang memang harus agak keras. Spa, diskotek memang perlu pemikiran yang komprehensif, perlu kedisiplinan kesadaran kolektif masyarakat, kalau mau beroperasi nantinya,” sebut I Putu Aswata.

Kedisiplinan menjadi poin penting demi berjalannya pariwisata di Bali. Sektor ini menjadi penyumbang devisa besar dari tahun ke tahun. Berdasarkan catatannya di 2019 lalu, kontribusi devisa pariwisata Bali mencapai Rp. 116 triliun, atau sekitar 41,43% dari devisa pariwisata nasional sebesar Rp. 280 triliun.

Kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali di tahun 2019 mencapai 6,3 juta orang atau sekitar 39,1% dari wisatawan mancanegara secara nasional, sebesar 16,1 juta orang.

“Dari jumlah tersebut, pengunjung Australia menjadi dominan dengan 1.245.410 orang, disusul Tiongkok dengan 1.185.519 orang, India dengan 374.784 orang, Inggris 287.577 orang dan Amerika 277.391 orang,” papar I Putu Aswata.

Sumber : https://www.cnbcindonesia.com/


  • -

Survei: Tito Karnavian, Wishnutama, Retno Marsudi Menteri Responsif Saat Pandemi

Lembaga Survei Indonesia Political Opinion (IPO) merilis hasil survei terkait kinerja para menteri di era pandemi COVID-19. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendapatkan penilaian sebagai menteri paling responssif. Salah satunya berkat kebijakan menunda Pilkada Serentak 2020 dari yang seharusnya September 2020 menjadi Desember 2020.

“Kebijakan Tito Karnavian terkait hal itu mendapat respons positif 34,5 persen,” kata Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah saat pemaparan hasil survei dalam Dialog Polemik MNC Trijaya bertajuk Menanti Perombakan Kabinet di Studio Trijaya FM, Sabtu (4/7/2020).

Secara berturut mendapat penilaian responsif adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama 27,0%, Menteri Luar Negeri Retno L Marsudi 24,1%, Menteri Keuangan Sri Mulyani 21,4%, dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto 19,7%.

“Munculnya Tito Karnavian sebagai menteri paling responsif sangat mungkin karena kebijakan penundaan Pilkada. Publik menilai ini tepat di masa Pandemi, tetapi menteri yang seharusnya paling sibuk saat pandemi justru mendapat penilaian tidak baik, yaitu Menteri Sosial Juliari Batubara yang hanya dinilai 11,8 persen,” katanya.

Begitu pula Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dan Menteri BUMN Erick Thohir, meskipun populer sejak awal kontestasi Pilpres, keduanya gagal mempertahankan kepercayaan publik terkait kinerja. Keduanya memperoleh penilaian rendah, 15,7% untuk Prabowo dan 17,2% untuk Erick Thohir.

Sementara itu, pada pengukuran popularitas menteri di masa pandemi, Prabowo hanya mendapat penilaian 9,6% responden atau berada di urutan ke 13. Dedi mengatakan, rendahnya penilaian terhadap Prabowo menandai jika publik merasa selama pandemi kontribusi atau peran Menhan rendah.

Sementara menteri teratas dalam perolehan respons adalah mereka yang rerata memiliki kebijakan selama pandemi. Airlangga Hartarto dengan kebijakan Kartu Prakerja yang kontroversial justru dinilai popular 48,3%, Tito Karnavian dengan kebijakan penundaan Pilkada mencapai popularitas 44,6%, dan posisi ketiga Wishnutama dengan kebijakan penutupan pariwisata dengan persentase 42,8%.

“Menariknya, Tito Karnavian dalam survei IPO periode pertama kabinet dinilai publik sebagai menteri paling diragukan, dan terus membaik di survei 100 hari kinerja kabinet, hingga periode satu tahun kabinet semakin membuktikan jika ia berhasil meyakinkan publik,” kata Dedi.

Dikatakan Dedi, kondisi Tito Karnavian berbanding terbalik dengan Prabowo, bahkan Erik Thohir yang di awal penunjukkannya mendapat responss positif dan Presiden dianggap tepat memilih mereka, kini setelah satu tahun bertugas, keduanya semakin memburuk di mata publik.

“Perlu dicatat, popularitas menteri ini terdiri dari dua responss, yakni respons prestasi (positif) dan respons negatif. Sehingga, nama menteri dengan popularitas tinggi, belum tentu populer karena prestasi. Bisa saja karena kebijakan yang justru dianggap negatif dan tidak disukai publik,” katanya.

Dedi menambahkan, Tito juga dinilai sebagai menteri paling responsif. Meskipun popularitas Airlangga Hartarto tertinggi, tetapi tidak dalam anggapan positif. Kritik atas kebijakan Kartu Prakerja cukup kuat mempengaruhi persepsi publik. Kondisi itu membuat kebijakan kartu prakerja tidak disukai publik dan tidak tepat.

Sementara itu, beberapa menteri berkinerja layak reshuffle justru mereka yang terkenal dekat dengan Presiden Joko Widodo. Hal ini menjadi ujian dilematis bagi Presiden. Bagaimanapun, kinerja menteri yang dianggap layak reshuffle memiliki dampak langsung pada publik.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly konsisten berada di posisi teratas paling diharapkan reshuffle dengan penilaian 64,1%, disusul Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto 52,4%, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah 47,5%, Menteri Agama Fachrul Razi 40,8%, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo 36,1%, dan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan 33,2%.

Selanjutnya Menteri Sosial Juliari Batubara 30,6%, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki 28,1%, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali 24,7%, Menteri BUMN Erick Thohir 18,4%, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim 13,0%.

“Dilema bagi Presiden melihat menteri yang bersusah payah memenangkan Pilpres 2019, justru berada di urutan teratas paling diharapkan reshuffle. Jangan sampai ada asumsi justru karena kedekatan inilah membuat mereka merasa aman dari kritik dan koreksi Presiden,” kata Dedi.


Muncul Nama Dahlan Iskan

Dikatakan Dedi, membaca angka persepsi publik, Wishnutama menjadi satu-satunya menteri kalangan milenial yang disukai publik sementara Nadiem dan Erick Thohir diharapkan segera diganti.

Menariknya, nama Dahlan Iskan muncul dalam jajaran tokoh paling diharapkan kembali ke kabinet. Selain berharap adanya reshuffle, publik juga miliki harapan beberapa tokoh untuk kembali masuk jajaran kabinet Indonesia Maju. Dengan persepsi tertinggi adalah Susi Pudjiastuti 37,2 persen, Arief Yahya 32,2 persen, dan Dahlan Iskan 31,4 persen.

“Tiga nama teratas tersebut memiliki rekam jejak cukup baik di mata publik, sehingga kembali diinginkan untuk masuk dalam jajaran kabinet Indonesia Maju,” ujar dia.

Sementara nama lain yang pernah menjabat menteri di periode sebelumnya, Rizal Ramli 28,8 persen, Ignasius Jonan 27,1 persen, Hanif Dhakiri 0,9 persen. Lalu, nama dari kalangan nonparpol juga pejabat publik. Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj 20,5 persen, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nasir 0,6 persen.

“Reputasi Dahlan Iskan cukup mengesankan bagi publik sehingga ia masuk sederet nama paling diharapkan kembali ke kabinet. Hanya soal komitmen Presiden, apakah benar akan melakukan pergantian menteri, atau hanya untuk kiasan pidato saja,” tutur Dedi.

Survei Nasional ini dilakukan pada 8-25 Juni 2020 menggunakan metode Wellbeing Purposive Sampling (WPS), dengan melihat komposisi jumlah populasi di tiap wilayah tersurvei. WPS memungkinkan pendapat publik tersimpan dengan model spiral majority, di mana setiap surveyor mendistribusikan questionnaire sesuai kuota sebaran, yakni kepada responsden yang memiliki relevansi dengan yang dinilai.

Validitas data menggunakan triangulasi bertingkat, membandingkan antar data terinput, dengan analisis coder expert dan pengecekan ulang melalui wawancara via telepon sejumlah 20 persen dari total 1.350 responsden yang tersebar di 30 provinsi terpilih. Penentuan sampling error pada 3.54 persen dengan tingkat akurasi data dalam rentang maksimum 97 persen.

Sumber : https://www.liputan6.com/news